aston77
-
2024-10-09 16:33:19 Source:aston77
Browse(479)
aston77,wla togel 88 login,aston77 DEPUTI Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang juga dari Aliansi Masyarakat Sipil, Fajri Nursyamsi, mengatakan praktik penggodokan yang mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam legislasi di 10 tahun terakhir. Konsep partisipasi disebut hanya menjadi prinsip pelengkap saja, bukan yang utama. Proses legislasi menggambarkan keterputusan antara wakil rakyat dengan konstituennya. "Pembentukan UU berhenti di ruang tertutup, partisipasi hanya dimaknai mobilisasi, asal ada, sebatas ceklis formalitas," ujarnya, Kamis (19/9). Baca juga : Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU Aspirasi publik yang diabaikan tersebut sesungguhnya secara terang-terangan melanggar amanat konstitusi. Publik dinilai bukan bagian penting dalam pembentukan UU dibandingkan dengan transaksi kepentingan politik. "Jalur aspirasi terputus, sampai publik harus demo besar-besaran untuk menolak suatu RUU. Bahkan setelah didemo pun masih ada RUU-nya yang disahkan, RUU revisi UU KPK, RUU Revisi UU MK, RUU Ciptaker dan RKUHP contohnya," ungkapnya. Dalam kasus RUU Wantimpres kebiasaan berlanjut. Diperparah dengan RUU ini ditempatkan sebagai isu elitis, jadi semakin berjarak dengan publik. (Sru/M-4)
Previous article:rtp brri4d
Next article:pengeluaran sydney 2019 sampai 2023
Related reading
- ● 88new1com
- ● daunemas login
- ● rtp bpo777
- ● erek erek pecah ban
- ● janda4d link alternatif
- ● kebontoto
- ● barca vs munchen 2-8
- ● paito macau jam 00
- ● erling haaland berasal dari negara
- ● cara download domino spider
- ● mandala togel
- ● susunan pemain tim nasional sepak bola belgia vs tim nasional sepak bola austria
- ● nomor punggung ramos
- ● shoptoto login
- ● trenggiling togel