Masinton: Kalau RUU Pilkada Dipaksakan, Kita Darurat Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menganggap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada cacat prosedur dan materi.

Hal demikian yang membuat PDI Perjuangan dalam rapat di Baleg pada Rabu (21/8) kemarin tak setuju RUU Pilkada dibawa ke tingkat selanjutnya.

"PDIP menyatakan tidak sependapat dengan keputusan Baleg," ujar eks pendiri REPDEM itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

• Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada, Massa Bawa Spanduk Adili Jokowi dan Kroninya, Lihat

Masinton merasa bersyukur Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ini dengan agenda mengesahkan RUU Pilkada menjadi aturan tak mencapai kuorum.

"Maka, hari ini kami tahu ini belum kuorum, semoga tidak kuorum," ujar dia.

Masinton mengatakan RUU Pilkada yang sebelumnya disahkan di Baleg memang melanggar aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).

• Puan Absen di Sidang DPR yang Batal Mengesahkan RUU Pilkada, Ternyata Lagi di Hungaria

Dia mengatakan terjadi situasi yang disebut darurat konstitusi apabila DPR memaksakan pengesahan RUU Pilkada.

"Kalau ini dipaksakan, ya, dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ini, ini kita berada dalam situasi darurat konstitusi. Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah," kata Masinton.