bima spins
-
2024-10-08 09:56:55 Source:bima spins
Browse(63)
bima spins,erek ikan paus,bima spins jpnn.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tahun 2024 membolehkan partai politik di DPRD mengusung calon kepala daerah di Pilkada. MK beralasan aturan ini untuk menjaga agar suara sah yang diperoleh partai di Pemilu dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi. Praktisi hukum Nasrullah menilai pandangan MK tersebut seharusnya berlaku juga dalam menjaga suara partai di DPR. Karena ada partai politik yang tidak bisa menyalurkan aspirasi di DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold. Namun, dia mengungkapkan, MK selalu menolak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen. “Harusnya (pemahaman serupa juga digunakan di DPR), cuman kan PHPU terkait hal tersebut selama ini masih sering ditolak MK, alasannya selalu karena open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah partai politik,” kata Nasrullah saat dihubungi. Selain itu, dia mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden di Pemilu 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan bisa mengusung calon presiden.Pakar Hukum Nilai MK Tidak Konsisten soal Ambang Batas
Kamis, 22 Agustus 2024 – 14:40 WIB Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Senin (22/4). Foto: Ryana Aryadita/JPNN
Previous article:apkpure. come
Next article:erek erek 97 2d
Related reading
- ● no togel kecelakaan mobil
- ● erek erek 3d bertengkar
- ● kode syair kamboja hari ini
- ● bein match today
- ● agen direkturtoto
- ● abjad 2d bergambar
- ● erek erek 2d bergambar 00 -- 99
- ● 4d tayo
- ● nyamuk togel 4d
- ● hasil usg 4d
- ● erek kecelakaan
- ● apk live streaming bola hd
- ● pemilik klub dewa united
- ● nangka di erek erek
- ● arti mimpi melahirkan anak kembar perempuan