himalayaslot
-
2024-10-07 02:14:50 Source:himalayaslot
Browse(6)
himalayaslot,tangkasqq login,himalayaslot DEPUTI Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang juga dari Aliansi Masyarakat Sipil, Fajri Nursyamsi, mengatakan praktik penggodokan yang mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam legislasi di 10 tahun terakhir. Konsep partisipasi disebut hanya menjadi prinsip pelengkap saja, bukan yang utama. Proses legislasi menggambarkan keterputusan antara wakil rakyat dengan konstituennya. "Pembentukan UU berhenti di ruang tertutup, partisipasi hanya dimaknai mobilisasi, asal ada, sebatas ceklis formalitas," ujarnya, Kamis (19/9). Baca juga : Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU Aspirasi publik yang diabaikan tersebut sesungguhnya secara terang-terangan melanggar amanat konstitusi. Publik dinilai bukan bagian penting dalam pembentukan UU dibandingkan dengan transaksi kepentingan politik. "Jalur aspirasi terputus, sampai publik harus demo besar-besaran untuk menolak suatu RUU. Bahkan setelah didemo pun masih ada RUU-nya yang disahkan, RUU revisi UU KPK, RUU Revisi UU MK, RUU Ciptaker dan RKUHP contohnya," ungkapnya. Dalam kasus RUU Wantimpres kebiasaan berlanjut. Diperparah dengan RUU ini ditempatkan sebagai isu elitis, jadi semakin berjarak dengan publik. (Sru/M-4)
Previous article:formasi madrid 2018
Next article:rupiah toto88
Related reading
- ● prediksi macau sentana
- ● gacor123
- ● susunan pemain timnas indonesia vs tim nasional sepak bola singapura
- ● no togel tahanan
- ● mainslot888
- ● hongkong 6d
- ● spogoal.com football
- ● pindah rumah erek erek
- ● skor psm malam ini
- ● klub judi
- ● juara liga jepang 2022
- ● kaos 2d togel
- ● mimpi berantem sama setan
- ● pengeluaran toto 5d
- ● nomer togel 35